Tajam.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov kalbar) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada kategori Pemerintahan Provinsi se-Indonesia, dengan capaian masuk 10 besar nasional, sekaligus memperoleh nilai tertinggi dan terbaik di wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, mewakili Gubernur Kalimantan Barat, pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 di Birawa Asembly hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin (15/12/2025).
Penghargaan ini merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan KI Pusat terhadap 387 Badan Publik di seluruh Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara konsisten, baik dari aspek komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan informasi, maupun kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Capaian Kalimantan Barat menjadi sorotan di tengah hasil Monev 2025 yang masih menunjukkan rendahnya kepatuhan sejumlah Badan Publik terhadap ketentuan keterbukaan informasi. KI Pusat mencatat ratusan Badan Publik masuk kategori Tidak Informatif dan Kurang Informatif, serta adanya Badan Publik yang tidak kooperatif karena tidak mengikuti tahapan penilaian.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang berkelanjutan.
“Penghargaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Capaian sebagai 10 besar nasional dan terbaik se-Kalimantan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, cepat, dan akuntabel,” ujar Christianus Lumano.
Ia menambahkan bahwa ke depan Pemprov Kalbar akan terus memperkuat peran PPID di seluruh perangkat daerah, meningkatkan kualitas data dan informasi publik, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Dengan raihan 10 besar nasional, nilai tertinggi di Kalimantan, serta predikat provinsi terbaik di wilayah Kalimantan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Red)
