Jakarta – Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dilakukan guna menjaga anggaran negara di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Langkah tersebut diambil agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dioptimalkan untuk sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, alih-alih menutupi selisih harga BBM non-subsidi bagi kelompok masyarakat mampu.
Menurut Fifi, harga Pertamax secara reguler memang harus mengikuti perkembangan dinamika pasar minyak internasional yang saat ini bergejolak akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global.
Kendati mengalami kenaikan, daya saing harga BBM dalam negeri dinilai masih jauh lebih baik dan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. “Namun perlu dicatat, setelah penyesuaian menjadi Rp16.250 per liter, harga Pertamax masih termasuk yang termurah di ASEAN,” kata Fifi Aleyda Yahya melalui keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).
Sebagai perbandingan, harga bensin dengan oktan setara RON 92/RON 95 di Thailand mencapai Rp28.910 dan Filipina saat ini telah menyentuh kisaran Rp22.158 per liter.
Sementara itu, di Laos harga komoditas energi tersebut melonjak hingga lebih dari Rp31 ribu, Myanmar mendekati Rp26 ribu, dan Singapura menjadi yang tertinggi dengan torehan angka mencapai Rp42.971 per liter.
Di sisi lain, kebijakan itu juga dibarengi dengan komitmen kuat pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Jenis BBM penugasan Pertalite dipastikan tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tidak mengalami perubahan di harga Rp6.800 per liter. “Artinya, pelindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan tetap dijaga. Kepentingan warga memang selalu menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jika harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengeluarkan anggaran yang semakin besar,” katanya.
Selain itu, apabila keuangan negara terus terkuras untuk mensubsidi BBM non-keekonomian, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program jaminan sosial akan semakin menyempit.
Oleh karena itu, momentum penyesuaian harga itu dinilai krusial untuk mengembalikan substansi pemanfaatan subsidi yang tepat sasaran, agar bantuan negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan. (Red)
