Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Sahabat Rakyat (DPP PSR), Gusti Rahmat akan mengusulkan kepada Pemerintah agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bukan berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Hal ini disampaikan Gusti Rahmat disela-sela Kongres Pemuda Indonesia Jilid II yang dilaksanakan di Hotel Sahira Butik Bogor pada Selasa, (09/10/2019).
“Sebaiknya Kepala BIN diluar Lembaga TNI dan Polri,” tegas Gusti Rahmat kepada Media.
Ketika ditanyakan alasan mengapa harus diluar TNI dan Polri, Gusti mengungkapkan bahwa BIN harus menjadi institusi intelijen yang bekerja untuk sipil dan harus sejalan dengan amanat reformasi tahun 1998 yang salah satunya adalah mengurangi dominasi militer di ranah publik.
“Intelijen itu ranahnya sipil dan alasan lainnya adalah agar TNI dan Polri fokus kepada tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang. Beban Kerja Polri pun cukup banyak. TNI demikian juga. Banyak negara di dunia, yang mengangkat kepala Intelijen dari sipil seperti Inggris dan Amerika,” ujar Gusti lagi.
Menurutnya, perubahan citra BIN menjadi sebuah keharusan agar sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia. Selain itu kinerja BIN bisa lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan memilih unsur sipil sebagai Kepala BIN, kita berharap institusi intelijen bisa lebih transparan dan akuntabel terkait pertanggungjawaban kerja kepada publik. Imej BIN harus diubah, BIN harus sesuai dengan semangat demokrasi. BIN harus lebih terbuka dan transparan,” tegas Gusti. (A1)
