Tajam.co.id, Banda Aceh — Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh berdampak serius terhadap sektor pendidikan. Data awal Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mencatat sekitar 300 ribu siswa dari jenjang PAUD hingga SD terdampak langsung, menyusul rusaknya hampir seluruh infrastruktur dan sarana pembelajaran di kawasan terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini pendataan baru mencapai sekitar 80 persen. Sejumlah wilayah masih belum terjangkau akibat kondisi geografis dan akses yang terputus pascabanjir.
“Wilayah seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah masih ada kecamatan yang terisolir. Di Aceh Tengah, tujuh kecamatan belum bisa ditembus kecuali dengan berjalan kaki. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa kawasan Aceh Tamiang,” ujar Murthalamuddin, saat ditemui di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, karakter banjir kali ini berbeda dari kejadian sebelumnya. Sejumlah daerah yang selama ini tidak pernah terdampak justru mengalami banjir parah, sehingga kerusakan infrastruktur pendidikan terjadi di luar perkiraan.
“Di beberapa lokasi, sekolah tidak pernah kebanjiran sebelumnya. Akibatnya, peralatan belajar, buku, hingga perlengkapan sekolah habis rusak. Ini berdampak langsung kepada siswa dan juga guru,” katanya.
Dalam penanganan darurat, Dinas Pendidikan Aceh terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejumlah bantuan telah mulai disalurkan, antara lain 3.000 paket school kit untuk siswa SD serta 50 unit tenda darurat.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan 80 ruang belajar darurat yang akan segera dibangun setelah proses pendataan rampung, guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Ini prioritas, karena 5 Januari sekolah sudah harus masuk. Anak-anak harus kembali belajar meskipun dalam kondisi darurat,” tegas Murthalamuddin.
Dampak banjir juga dirasakan tenaga pendidik. Pemerintah telah menyiapkan skema tunjangan khusus daerah bencana bagi guru terdampak. Untuk tahun 2025, tercatat 16.500 guru di 52 kabupaten/kota masuk dalam skema penerima, disusul 25 ribu guru pada 2026.
“Nilainya Rp2 juta per bulan, namun untuk 2025 direncanakan satu bulan, dan 2026 selama tiga bulan. Saat ini masih dalam tahap penganggaran,” jelasnya.
Guna menjamin keberlanjutan pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh juga telah menyusun edaran masa tanggap darurat, termasuk penyesuaian RPP dan kurikulum darurat. Edaran tersebut telah disampaikan ke kementerian dan akan diperkuat dengan kebijakan tingkat provinsi.
“Nanti juga akan ada edaran yang ditandatangani Gubernur Aceh, agar seluruh kabupaten/kota mengikuti kebijakan yang sama,” katanya.
Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Aceh akan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, wilayah dengan dampak terberat, untuk memastikan solusi jangka pendek tersedia, terutama terkait pakaian dan buku siswa yang menjadi kebutuhan paling mendesak.
“Prinsipnya, anak-anak harus kembali ke sekolah, meski dalam keterbatasan. Negara hadir memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi,” pungkas Murthalamuddin. (Red)
