Tajam.co.id, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan pentingnya tata kelola komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terverifikasi dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pesan tersebut disampaikan Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam seminar Tata Kelola Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Haji dan Umrah pada peresmian Pusat Studi Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (3/12/2025).
Acara dibuka Rektor UIN Asep Saepudin Jahar dan dihadiri Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak serta Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Widodo Muktiyo.
Dirjen KPM Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa komunikasi publik adalah elemen vital dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan jutaan jamaah dan lintas negara.
Ia menyebut pembentukan Kementerian Haji oleh Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk memastikan tata kelola haji lebih profesional dan terkoordinasi. Fifi kemudian mengingatkan bahwa kesalahan informasi pada layanan haji dapat berakibat besar. “Satu informasi tidak lengkap dapat memicu keresahan, video tanpa konteks dapat menimbulkan simpang siur,” kata Fifi.
Wamen Haji Soroti Kartel Haji
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam kesempatan yang sama menyinggung persoalan kartel haji yang dinilai dapat menghambat pembenahan sistem penyelenggaraan haji.
Keberadaan kartel haji yang disebutnya masih menghambat pembenahan sistem. Ia menegaskan pemerintah akan menindak pihak-pihak yang memonopoli layanan maupun informasi penyelenggaraan haji.
Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Widodo Muktiyo, menyampaikan bahwa haji merupakan fenomena sosial global yang sangat membutuhkan ekosistem komunikasi yang kuat untuk mengantisipasi isu-isu sensitif seperti cuaca ekstrem, kesehatan jamaah, atau perubahan kebijakan otoritas Saudi.
Dalam kegiatan tersebut, UIN Jakarta meresmikan Pusat Studi Haji yang diproyeksikan menjadi pusat kajian dan inovasi untuk mendukung pemerintah dalam penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, utamanya jelang musim haji mendatang.
Pusat studi ini diharapkan memperkuat riset, mitigasi isu publik, hingga pengembangan strategi komunikasi modern yang dapat digunakan kementerian dan lembaga terkait. (red)
