JAKARTA – Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang tetap kuat memasuki Triwulan IV-2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sejumlah indikator utama menunjukkan perkembangan positif, mulai dari inflasi yang masih terkendali, neraca perdagangan yang mencatat surplus, hingga aktivitas manufaktur yang kembali masuk zona ekspansi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, inflasi nasional pada September 2026 berada di level 3,28 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,84 persen (yoy), sedangkan inflasi Administered Prices (AP) turun menjadi 3,25 persen (yoy). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi normalisasi mobilitas setelah masa libur sekolah serta terbatasnya dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Meski demikian, pemerintah masih mencermati perkembangan komponen Volatile Food yang mengalami inflasi 5,03 persen (yoy). Kondisi ini dipengaruhi dinamika permintaan serta penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam.
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga, khususnya menjelang akhir tahun,” ujar Haryo.
Dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan, pemerintah mempercepat penyaluran sejumlah program. Di antaranya PKH Tahap III, Bantuan Pangan Beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, serta percepatan penyaluran SPHP beras medium melalui Perum Bulog.
Langkah tersebut juga diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), optimalisasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), kerja sama antardaerah, serta penguatan produksi pertanian melalui pengelolaan air dan jaringan irigasi.
Pemerintah juga melakukan pengaturan pola tanam, pemanfaatan lahan produktif, pemetaan wilayah rawan, hingga penerapan Early Warning System untuk mengantisipasi gangguan terhadap produksi dan pasokan pangan.
Dari sektor perdagangan, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar USD7,25 miliar selama Januari hingga Agustus 2026.
Kinerja ekspor turut ditopang sejumlah komoditas unggulan. Ekspor besi dan baja mencapai USD19,18 miliar atau tumbuh 4,88 persen, CPO dan turunannya sebesar USD17,75 miliar atau tumbuh 6,57 persen, serta batu bara sebesar USD16,58 miliar atau meningkat 4,31 persen.
Ekspor industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan 6,62 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses hilirisasi terus memberikan kontribusi terhadap penguatan kinerja ekspor nasional.
Pada sisi impor, bahan baku atau penolong serta barang modal masih mendominasi. Nilai masing-masing mencapai USD133,38 miliar dan USD36,74 miliar, dengan total kontribusi sebesar 91,3 persen dari keseluruhan impor.
Meningkatnya impor mesin atau peralatan mekanis sebesar 15,26 persen dan mesin serta perlengkapan elektrik sebesar 22,94 persen turut menunjukkan meningkatnya kebutuhan input produksi dan barang modal sejalan dengan aktivitas produksi serta investasi dalam negeri.
Sementara itu, sektor manufaktur kembali menunjukkan penguatan. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2026 meningkat menjadi 52,4, dibandingkan 49,8 pada Agustus 2026. Angka di atas 50 tersebut menandakan sektor manufaktur kembali berada di zona ekspansi.
Perbaikan aktivitas manufaktur didukung oleh peningkatan pesanan baru dan produksi, pertumbuhan pesanan ekspor, masuknya proyek-proyek baru, serta membaiknya daya beli masyarakat.
Pada September 2026, pertumbuhan pesanan baru tercatat sebagai yang tercepat sejak Februari 2026. Pesanan ekspor bahkan mencatat pertumbuhan tercepat sejak Mei 2022.
Kondisi tersebut turut diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembelian, serta persediaan input. Dari sisi biaya, laju inflasi harga input dan output melambat ke level terendah dalam enam bulan.
Di tengah perkembangan tersebut, kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek produksi dalam 12 bulan mendatang juga masih berada pada level tinggi.
Haryo menegaskan, pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong investasi dan produksi, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
“Dengan fondasi stabilitas yang terjaga dan aktivitas ekonomi yang kembali menguat, kita ingin memastikan momentum ini berlanjut dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” pungkas Haryo. (**)
