Tajam.co.id, Jakarta – Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kini tidak lagi terbatas berasal dari Kementerian Agama.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 se-Provinsi Riau, Rabu (17/9/2025).
“SDM yang sifatnya mandatory memang sebagian besar berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Namun, saat ini sebagian telah bergeser ke Kementerian Haji melalui proses assessment, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten,” jelas Dahnil.
Ia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah kini membuka peluang lebih luas bagi ASN dari berbagai kementerian dan lembaga negara untuk bergabung.
“Sekarang, di Kementerian Haji sudah ada pegawai yang berasal dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, dan instansi lainnya. Siapa pun yang berminat, terutama untuk jabatan eselon I, II, dan III, dapat mengikuti proses assessment terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, peluang ini merupakan bagian dari reformasi struktural sekaligus peningkatan integritas dalam penyelenggaraan haji nasional. Kebutuhan SDM di kementerian baru ini juga sangat besar. Salah satu skema pemenuhannya adalah melalui formasi CPNS.
“Dari pergeseran pegawai Kementerian Agama saja, proyeksinya bisa mencapai sekitar 4.000 orang di seluruh Indonesia. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan dari Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Forum koordinasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas wilayah sekaligus meningkatkan kesiapan teknis dan manajerial dalam menghadapi penyelenggaraan haji 2026, agar lebih optimal, profesional, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, menyambut baik arahan tersebut.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil konsolidasi ini dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, lembaga kesehatan, serta tokoh masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan haji yang lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri pejabat Kemenag Riau, Kepala Seksi Haji dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan pemangku kepentingan terkait. Diskusi berlangsung hangat, membahas tantangan sekaligus berbagi pengalaman lapangan.
“Melalui konsolidasi ini, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat semakin profesional, akuntabel, serta menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan berkesan bagi jamaah Indonesia,” tutupnya. (red)
