Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini terdapat 264 Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh Indonesia yang bertugas sebagai agensi untuk berinteraksi melayani masyarakat di bidang tertentu, dalam hal ini mengkonsolidasi laporan keuangan sekaligus bentuk akuntabilitas dan responsibilitas dari sebuah Kementerian/Lembaga.
“Agensi atau BLU di bentuk sebagai sebuah akuntabilitas dan juga peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. BLU dibuat juga di dalam rangka untuk membangun sebuah corporate governance dan corporate culture. Karena dalam hal ini perlu dipisahkan birokrasi yang pure pemerintah versus agency yang bertindak mirip korporasi, namun tidak berorientasi mencari keuntungan,” ungkap Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi BLU tahun 2023, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (02/03).
Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh BLU yang telah berkontribusi dan bekerja luar biasa keras selama pandemi covid, seperti BLU di bidang kesehatan atau rumah sakit sebagai lini terdepan dalam merawat para pasien covid. Menkeu berharap, BLU ini dapat memanfaatkan anggaran secara akuntabel, baik dalam mengelola anggaran untuk pembelian vaksin, vaksinasi, perawatan, hingga perbaikan fasilitas rumah sakit.
“Moga moga nanti bisa disampaikan ke publik investasi kita di bidang kesehatan dalam meng-upgrade dan membuat kesiapan untuk menghadapi perang terhadap pandemi covid luar biasa. Ini merupakan investasi yang saya harap dijaga dan terus dikembangkan,” ujar Menkeu.
BLU terbesar selanjutnya adalah BLU di bidang pendidikan. Menkeu mengakui, BLU ini merupakan salah satu yang mengalami guncangan luar biasa ketika pandemi. Namun, situasi itu kemudian menimbulkan banyak inovasi baru di bidang pendidikan, seperti digtalisasi bahan ajaran dan belajar secara online.
“Bagaimana hikmah dari digitalisasi ini tetap kita manfaatkan positif, namun juga tetap waspada kalau kualitas dari pelayanan pendidikan kita terpengaruh negatif,” ungkapnya.
Untuk itu, Menkeu juga menghimbau kepada seluruh pengelola BLU, untuk dapat terus mencari titik seimbang yang baik antara pengelolaan BLU untuk melayani masyarakat dan kemudahan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat luas, namun dengan tidak melakukan komersialisasi. (Red)
