Jakarta – Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan kinerja yang solid dengan besaran hingga hingga 5,05% (ctc). Capaian tersebut didukung dengan kinerja perekonomian regional yang juga terus mengalami penguatan di seluruh wilayah, salah satunya wilayah Sumatera yang menunjukkan perekonomian stabil pada kisaran 4,7% (yoy) pada tahun 2023 dengan kontribusi terbesar berada pada sektor Pertanian dan Industri Pengolahan.
Kinerja perekonomian di wilayah Sumatera tersebut diperkirakan juga akan stabil untuk tahun 2024, bahkan meningkat pada kisaran 4,8% seiring peningkatan permintaan domestik di tengah tertahannya ekspor Sumatera yang lebih tinggi akibat pelemahan ekonomi global. Capaian perekonomian Sumatera telah mampu berkontribusi sebesar 22,01% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2023.
“Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi Negara Maju di tahun 2045, digitalisasi merupakan salah satu kunci,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024 Wilayah Sumatera, Kamis (29/02), di Kota Palembang.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, salah satu aspek digitalisasi yang ingin didorong adalah melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Satgas P2DD dengan tujuan untuk mengukur kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendorong kinerja ETPD merupakan salah satu kunci penguatan perekonomian daerah pasca implementasi ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan PP 35 tahun 2023 tentang PDRD. “Salah satu kunci keberhasilan implementasi ETPD adalah komitmen Kepala Daerah. Dengan kehadiran Kepala Daerah dalam setiap koordinasi terkait digitalisasi transaksi, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bergerak lebih massif lagi untuk mendukung keberhasilan capaian tersebut,” ujar Deputi Ferry.
Selanjutnya, Deputi Ferry menekankan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kualitas program unggulan dan capaian indeks ETPD dengan hasil evaluasi kinerja TP2DD. Seluruh TP2DD diharapkan menyusun program kerja yang dapat menjawab tantangan atau masalah percepatan dan perluasan digitgalisasi di wilayah masing-masing. Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah diantaranya meliputi penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah. Sebagai salah satu amanat Rakornas P2DD, penguatan ekosistem digital belanja Pemerintah Daerah melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia juga perlu terus didorong.
“Untuk mendukung ekosistem, optimalisasi infrastruktur juga menjadi kunci. Ketersediaan layanan sinyal lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria perlu didukung dengan kebijakan daerah termasuk APBD,” lanjut Deputi Ferry.
Sebagai informasi, pada tahun 2023 lalu jumlah partisipasi Pemerintah Daerah dalam Championships P2DD mengalami peningkatan menjadi 489 Pemerintah Daerah (90,2%), sedangkan untuk di Pulau Sumatera sendiri tercatat mencapai 92,68%. Sedangkan untuk tahun 2024, secara nasional partisipasi Championships TP2DD ditargetkan sebesar 92%.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Pj. Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua TP2DD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala KPW DN Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bupati Musi Rawas, Bupati OKU Selatan, PJ Walikota Lubuk Linggau, PJ Walikota Prabu Mulih, PJ Bupati Empat Lawang, serta Perwakilan Anggota Satgas P2DD. (Red)
