LEBONG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat kerja intensif dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Senin (01/09/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Lebong tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I, Suan, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I lainnya. Dalam rapat itu, turut hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Agenda pembahasan kali ini berfokus pada sinkronisasi program prioritas dan efisiensi anggaran yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lebong, Suan, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, dokumen KUA-PPAS merupakan fondasi utama penyusunan APBD Perubahan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan di tahun berjalan.
“KUA-PPAS ini bukan hanya sekadar angka dan rencana belanja, tetapi mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Suan.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD akan terus mengawal seluruh proses perencanaan dan pembahasan hingga tahap akhir penetapan APBD-P agar alokasi anggaran yang dihasilkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Lebong.
“Komisi I akan memastikan agar sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Kami ingin melihat RSUD Lebong semakin optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan dunia pendidikan semakin maju dengan dukungan infrastruktur serta program pembelajaran yang memadai,” tambahnya.
Selain efisiensi anggaran, rapat juga membahas strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kolaborasi lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas fiskal daerah sekaligus memperluas ruang gerak pemerintah dalam menyalurkan program-program kesejahteraan masyarakat.
Dengan berlangsungnya pembahasan ini, DPRD berharap seluruh program prioritas 2025 dapat terealisasi secara maksimal, efisien, dan tepat sasaran, serta menjadikan Kabupaten Lebong semakin maju dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. (Adv)
