LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, serta terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memperkuat tiga inovasi pelayanan yang dirancang untuk mendekatkan akses administrasi kependudukan kepada masyarakat pada setiap fase kehidupan.
Penguatan layanan tersebut ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pelayanan Tiga Inovasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terintegrasi Kabupaten Lebong Tahun 2026, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., dengan mengusung tema “Pemerintah Hadir di Setiap Fase Kehidupan.”
Dalam arahannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan dokumen atau pemenuhan persyaratan birokrasi. Lebih dari itu, pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kemudahan, kepastian pelayanan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam setiap peristiwa penting kehidupan warga, mulai dari kelahiran, perubahan status kependudukan, hingga peristiwa kedukaan. Oleh karena itu, sistem pelayanan administrasi kependudukan perlu dirancang agar masyarakat tidak menghadapi proses yang berbelit-belit ketika membutuhkan dokumen resmi.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Pemkab Lebong memperkuat penerapan tiga inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi pertama adalah PADUKAN SMARTEN BLAU atau Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi, yang bertujuan menghadirkan layanan terpadu dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Inovasi kedua, HADIR (Bahagia Sejak Lahir), merupakan layanan yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan sejak seorang anak dilahirkan. Sementara itu, inovasi ketiga, BELA SUNGKAWA, ditujukan untuk membantu masyarakat mengurus administrasi kependudukan ketika menghadapi peristiwa kedukaan.
Bupati Azhari menyampaikan bahwa penguatan ketiga inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Bantu Rakyat. Untuk memastikan program berjalan optimal, ia meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membangun koordinasi dan sinergi agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam program Bantu Rakyat. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, camat hingga kepala desa harus bersinergi memastikan pelayanan sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipersulit dalam mengurus administrasi kependudukan. Kita ingin pelayanan yang memudahkan, bukan membebani rakyat,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan inovasi pelayanan sangat bergantung pada kesiapan petugas di lapangan. Karena itu, petugas di tingkat kecamatan maupun desa harus memahami mekanisme pelaksanaan ketiga inovasi tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memberikan informasi yang tepat sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan kebutuhan administrasi secara cepat dan benar.
Melalui Bimtek ini, para petugas diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Selain pemahaman terhadap mekanisme kerja, sikap ramah, responsif, teliti, dan bertanggung jawab juga menjadi faktor penting untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Kemudahan pengurusan dokumen kependudukan juga dinilai penting oleh masyarakat, terutama ketika warga menghadapi peristiwa kelahiran maupun kedukaan. Salah seorang warga, Redo, menyampaikan bahwa pelayanan yang mudah dijangkau dapat membantu masyarakat menghemat waktu sekaligus mengurangi beban dalam mengurus dokumen.
“Pelayanan seperti ini tentu sangat membantu masyarakat. Ketika ada anggota keluarga yang baru lahir atau ketika keluarga sedang berduka, kami berharap pengurusan dokumen bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus bolak-balik mengurus persyaratan,” ujar Redo kepada media.
Pemkab Lebong menegaskan bahwa penerapan inovasi pelayanan tidak boleh berhenti sebatas program maupun slogan. Seluruh inovasi tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk warga yang berada di pelosok desa.
Komitmen tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintahan Bupati H. Azhari dalam membangun birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat, mengutamakan kemudahan, serta memastikan hak administrasi kependudukan setiap warga terpenuhi.
Melalui program Bantu Rakyat, Pemkab Lebong berharap pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semangat “Pemerintah Hadir di Setiap Fase Kehidupan” menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga. (Adv)
