Tajam.co.id, Jakarta – Di tengah sisa lumpur banjir bandang dan longsor yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Aceh, denyut layanan kesehatan terus dijaga agar tidak terputus. Di balik upaya tersebut, ribuan relawan dan tenaga kesehatan bergerak senyap. Mereka kerap menembus medan sulit, memastikan negara hadir hingga ke wilayah paling terisolasi.
Di Kabupaten Pidie Jaya, salah satu daerah terdampak banjir bandang, pelayanan kesehatan sempat terkendala akibat akses jalan desa yang masih dipenuhi lumpur. Ambulans yang membawa dokter relawan dari Kementerian Kesehatan bahkan sempat mogok saat melintasi jalur Kecamatan Meurah Dua.
Namun keterbatasan itu tidak menghentikan pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya, Edy Azwar, menyebutkan bahwa tenaga medis tetap melanjutkan tugas dengan memanfaatkan kendaraan milik warga setempat.
“Meski demikian, pelayanan tetap dilanjutkan dengan memanfaatkan kendaraan warga agar tenaga medis dapat segera bertugas di lapangan,” ujar Edy seperti dilaporkan Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Rabu (7/1/2026).
Sejak hari pertama bencana, penanganan medis di Pidie Jaya melibatkan 77 relawan kesehatan dari berbagai organisasi serta 646 tenaga kesehatan daerah. Mereka berjibaku membersihkan fasilitas layanan kesehatan, menyelamatkan alat-alat medis dan obat-obatan yang tersisa, menyalakan listrik hingga penyediaan air bersih. Dukungan pemerintah pusat dan para donatur juga memastikan ketersediaan obat-obatan dalam kondisi aman.
“Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini dalam kondisi aman berkat dukungan pemerintah pusat dan para donatur,” kata Edy Azwar.
Menembus Isolasi di Wilayah Terpencil
Dedikasi tim kesehatan juga terlihat di wilayah pedalaman Kabupaten Aceh Tengah. Di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, akses jalan terputus akibat banjir bandang dan longsor. Untuk menjangkau warga, tim Emergency Medical Team (EMT) Dinas Kesehatan Aceh harus menggunakan tali sling untuk melintasi medan ekstrem.
Ketua Tim 1 EMT Terpadu Health Emergency Operation Center (HEOC) Aceh Tengah, Muhammad Jamil, mengungkapkan elaporkan bahwa pelayanan kesehatan dipusatkan di Polindes Burlah. Layanan mencakup pemeriksaan dan pengobatan umum, penyuluhan kesehatan, trauma healing bagi anak-anak dan ibu-ibu pengungsi, hingga kunjungan rumah bagi pasien dengan kondisi khusus. “Satu pasien dengan kondisi Hernia Nucleus Pulposus (HNP) telah dirujuk ke RSUD Datu Beru untuk mendapatkan penanganan lanjutan,” ungkap Jamil.
Gerak cepat tim kesehatan pemerintah Aceh mampu menangani puluhan ribu warga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh sekaligus Ketua (HEOC) Aceh, Ferdiyus, menyampaikan bahwa hingga 6 Januari 2026, sebanyak 23.293 masyarakat terdampak telah mendapatkan layanan kesehatan dari tim EMT.
Penyakit yang paling banyak ditangani masih didominasi ISPA, penyakit kulit, hipertensi, serta gangguan pencernaan. Untuk mendukung layanan tersebut, Dinas Kesehatan Aceh mengerahkan 3.916 personel gabungan relawan dan EMT yang tersebar di 12 kabupaten/kota terdampak.
Personel tersebut terdiri atas dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, serta tenaga pendukung nonkesehatan. Bagi jajaran Dinkes dan EMT Aceh, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan meskipun akses masih terbatas dan kondisi medan yang berat.
Selain pelayanan kuratif, Dinkes Aceh juga memperkuat surveilans penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti diare, influenza like illness (ILI), serta penyakit menular lain, melalui langkah pencegahan dan edukasi kesehatan.
Dukungan utama tentunya datang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejak banjir dan longsor Sumatra terjadi akhir November silam, Kemenkes fokus pada pemulihan layanan operasional kesehatan. Langkah yang ditempuh meliputi pendataan kondisi fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan, relokasi atau pembangunan kembali fasilitas, serta pengaktifan kembali layanan di rumah sakit dan puskesmas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa banjir dan longsor menyebabkan banyak fasilitas kesehatan dan ambulans rusak. “Sejak dua minggu yang lalu, kerja sama dengan Daihatsu, Astra, Kia, Isuzu, semuanya, montirnya suruh datang ke sana. Jadi mobil-mobil yang sudah beroperasi sekarang, selain motor-motor, ya ambulans,” kata Budi dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Dari 204 ambulans yang rusak, sebanyak 85 unit telah diperbaiki dan kembali berfungsi untuk pelayanan kesehatan. Sementara itu, masih terdapat empat puskesmas yang layanannya belum dapat beroperasi di dalam gedung, yakni Lokop (Aceh Timur), Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara), Rusip Antara (Aceh Tengah), dan Peusangan (Bireuen).
Untuk menjamin layanan tetap berjalan, Kemenkes menyiapkan relokasi serta pembangunan puskesmas moduler, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih melalui pemasangan sumur bor. Dari 77 sumur bor yang dibutuhkan, 13 unit telah terpasang, 16 unit dalam pengerjaan, dan 48 unit dijadwalkan.
Kehadiran Ribuan Relawan
Berdasarkan data HEOC, sejak 27 November 2025 hingga 13 Januari 2026, terdapat 4.061 relawan yang mendaftar untuk membantu layanan kesehatan di daerah terdampak bencana di Sumatra. Relawan berasal dari berbagai institusi, mulai dari Médecins Sans Frontières (MSF), rumah sakit, organisasi profesi, fakultas kedokteran, hingga politeknik kesehatan.
Melalui HEOC, Kementerian Kesehatan mengatur penempatan dan rotasi relawan agar layanan kesehatan tetap tersedia secara merata. Setiap gelombang pengiriman relawan juga menyertakan 30–35 psikolog klinis untuk mendukung kesehatan jiwa masyarakat terdampak. “Tidak semuanya masalah fisik. Ada juga yang secara mental trauma, kehilangan keluarga, dan itu juga yang harus kita tangani dengan sebaiknya,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.
HEOC sendiri dibentuk sejak hari pertama bencana sebagai pusat kendali kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi relawan. Saat ini, layanan kesehatan di Aceh diberikan melalui 309 puskesmas, 23 rumah sakit pemerintah, serta 377 pos kesehatan yang menjangkau 1.008 pos pengungsian.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Jamaludin, menegaskan bahwa koordinasi intensif menjadi kunci agar layanan kesehatan tidak terputus. “Kami mengerahkan seluruh potensi tenaga medis dan terus memantau distribusi relawan agar bantuan menjangkau setiap daerah sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Apresiasi datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Koordinator penanganan bencana Sumatra. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menilai cepatnya respons kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk nyata kehadiran negara. “Ini wujud dari apa yang selalu disampaikan Presiden bahwa negara hadir dan ingin mempercepat seluruh upaya pemulihan di semua aspek,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan layanan kesehatan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Dengan dukungan relawan, tenaga kesehatan, serta koordinasi lintas sektor, layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana diharapkan terus pulih, seiring percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. (Red)
