Tajam.co.id, Jakarta –  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menumbuhkan harapan baru perbaikan gizi anak negeri dengan terus menunjukkan dampak nyata peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia di masa depan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penerima manfaat MBG, seiring perbaikan kondisi kesehatan dan kebiasaan makan anak-anak di berbagai daerah.

“Kita mulai dengan target 500 SPG (Satuan Pelaksana Gizi), tetapi hari ini sudah lebih dari sepuluh kali lipat. Alhamdulillah, dampaknya terasa langsung di sekolah. Anak-anak lebih bersemangat, tingkat kehadiran meningkat, dan kesehatan mereka menunjukkan perbaikan,” ujar Dadan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Satu Piring Makan Bergizi Gratis Sejuta Harapan”, di Jakarta, pada Kamis (14/8/2025).

Menurut Dadan, standar gizi dalam program ini disusun dengan komposisi seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat sesuai kebutuhan kalori anak. Menu juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan selera anak di setiap daerah.

“Di Sukabumi, misalnya, anak-anak paling suka daging sapi. Di Banten, lele jadi favorit. Dengan cara ini, anak makan dengan senang hati dan makanannya tidak terbuang,” jelasnya.

Ia menyatakan MBG mulai terlihat dampak positifnya. Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70 persen menjadi 95 persen sejak program berjalan.

Di salah satu SPG, penelitian selama setahun menunjukkan peningkatan berat badan, perbaikan hasil tes kesehatan, dan penurunan jumlah anak dengan kekurangan gizi.

“Ini proses jangka panjang, tapi tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Kami juga akan melibatkan lembaga independen untuk evaluasi menyeluruh,” kata Dadan.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, agar program tepat sasaran, BGN membagi wilayah menjadi dua kategori: wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan satgas di setiap kabupaten.

Saat ini, dari 5.305 SPG aktif, masih ada 18 ribu penerima manfaat yang harus diverifikasi, dengan lima ribu di antaranya belum selesai prosesnya.

“Kami sedang kebut verifikasi. Target Agustus ini selesai, lalu fokus ke wilayah 3T,” tegasnya.

Selain itu, BGN juga meningkatkan kualitas petugas SPG dengan memberikan pelatihan intensif selama tiga hingga empat bulan dan setiap SPG diwajibkan mengunggah menu harian di media sosial agar masyarakat dapat memberikan umpan balik, menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.

Ia juga menekankan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga membawa dampak ganda pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

Sebab, setiap SPG yang melayani 3.000– 3.500 peserta membutuhkan pasokan harian sekitar 200 kilogram beras, 3.500 butir telur, 350 ekor ayam, 3.500 ekor lele, dan 450 liter susu dari pasokan bahan baku dari potensi pangan lokal, yang dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan setempat.

“Satu SPG mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, 85 persen untuk membeli bahan baku, dan 90 persen dari pertanian lokal. Jadi, uangnya berputar di desa, tidak keluar daerah,” jelas Dadan.

Dengan demikian pasokan pangan dinilai lebih terjamin, distribusi lebih cepat, dan harga lebih stabil. Petani padi, peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga produsen susu juga akan mendapatkan pasar pasti setiap hari.

“Ini bukan hanya soal memberi makan anak, tapi juga memastikan petani kita sejahtera, nelayan kita punya pasar, dan pangan kita aman. MBG adalah investasi ganda, yakni gizi dan ekonomi,” tandas Kepala BGN. (red)