BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong optimalisasi pencatatan asal barang dalam setiap pengiriman ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kontribusi perkebunan kelapa sawit Bengkulu tercatat secara akurat, sekaligus memperkuat dasar perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang lebih adil bagi daerah penghasil.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pembangunan jalan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Ruang Kalimantan, Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026).
Dalam forum tersebut, para peserta membahas capaian, tantangan, dan strategi untuk mengoptimalkan potensi ekspor CPO sebagai salah satu komoditas unggulan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.
Wagub Mian mengungkapkan, Bengkulu memiliki potensi produksi CPO yang cukup besar, dengan rata-rata produksi mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekspor karena sebagian pengiriman komoditas asal Bengkulu dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi.
Menurut Mian, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar kontribusi Bengkulu sebagai daerah penghasil kelapa sawit dapat tergambar secara utuh dalam data perdagangan dan ekspor.
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian CPO yang berasal dari Bengkulu dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Penggunaan jalur pengiriman melalui daerah lain tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan asal komoditas tercatat sesuai dengan daerah produksinya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Mian mengusulkan agar setiap pengiriman CPO dilengkapi surat pencatatan asal barang. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperjelas identitas daerah asal komoditas meskipun proses pengiriman ekspornya dilakukan melalui pelabuhan di luar Bengkulu.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegas Mian.
Ia berharap, pencatatan yang lebih akurat dapat memperkuat posisi Bengkulu dalam memperjuangkan pembagian DBH sawit yang sesuai dengan kontribusi daerah penghasil. Dengan dukungan data yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Bank Indonesia Dorong Optimalisasi Potensi Perkebunan
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Wahyu, potensi perkebunan Bengkulu perlu dikelola dan dikembangkan secara bersama-sama agar memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap aktivitas ekspor, peningkatan nilai ekonomi komoditas, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat pengembangan sektor perkebunan serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Bengkulu di pasar yang lebih luas.
Masyarakat Berharap DBH Sawit Berdampak pada Perbaikan Jalan
Optimalisasi pencatatan asal CPO juga menjadi perhatian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah perkebunan dan kawasan yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
Seorang warga yang bermukim di kawasan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu, misalnya, berharap potensi ekonomi sektor perkebunan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat sekitar.
“Bengkulu memiliki perkebunan sawit yang cukup luas. Kami berharap hasil perkebunan tersebut turut mendukung pembangunan daerah, terutama perbaikan jalan yang digunakan masyarakat untuk bekerja, mengangkut hasil kebun, dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pembenahan pencatatan asal komoditas dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pembangunan daerah.
Dengan data produksi dan asal barang yang lebih akurat, potensi ekspor CPO Bengkulu diharapkan dapat tercermin secara lebih proporsional. Pada akhirnya, perjuangan memperoleh DBH sawit yang lebih adil diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bengkulu. (Red)
